BAB 5

 # BAB 5

# PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIF SISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

## Pengantar

Sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam, meskipun lahir dari akar epistemologis yang berbeda—satu dari kesepakatan filosofis kebangsaan Indonesia, satu lagi dari wahyu dan tradisi fikih—memiliki titik temu yang sangat substansial ketika ditelaah pada level prinsip dasarnya. Keduanya sama-sama menolak dua ekstrem: kapitalisme liberal yang menempatkan pasar bebas tanpa batas sebagai panglima, dan sosialisme-komunisme yang menegasikan hak milik pribadi serta peran individu. Bab ini menguraikan enam prinsip integratif yang menjadi jembatan konseptual antara kedua sistem tersebut, sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan model ekonomi Pancasila-Islam yang aplikatif bagi konteks Indonesia.

Keenam prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengunci (interlocking) satu sama lain: ketuhanan menjadi ruh yang menjiwai keadilan, keadilan diwujudkan melalui kekeluargaan dan gotong royong, kekeluargaan berjalan dalam koridor keseimbangan, keseimbangan dijaga dengan melarang eksploitasi, dan seluruh bangunan itu harus berkelanjutan secara ekologis agar bermakna lintas generasi.

---

## A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi

### 1. Kedudukan Sila Pertama dalam Bangunan Ekonomi Pancasila

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sering diperlakukan sebagai sila normatif-simbolis yang berjarak dari persoalan teknis-ekonomis seperti alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, atau mekanisme pasar. Padahal, dalam konstruksi asli para pendiri bangsa—sebagaimana tergambar dalam pidato Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan dan gagasan "Ekonomi Terpimpin yang Berketuhanan"—sila pertama justru menjadi *meta-prinsip* yang mengendalikan sila-sila berikutnya, termasuk sila kelima yang berbicara langsung tentang keadilan sosial di bidang ekonomi. Ketuhanan menempatkan aktivitas ekonomi bukan sebagai wilayah netral-sekuler yang bebas nilai, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia kepada Sang Pencipta.

### 2. Tauhid sebagai Paradigma Ekonomi Islam

Dalam epistemologi ekonomi Islam, tauhid (keesaan Allah) bukan sekadar rukun akidah, melainkan *worldview* (pandangan dunia) yang menentukan seluruh cara pandang terhadap harta, kepemilikan, dan aktivitas produksi-distribusi. Ada tiga implikasi tauhid terhadap ekonomi:

- **Kepemilikan hakiki hanya milik Allah (*al-milkiyyah al-haqiqiyyah*).** Manusia hanya diberi hak pakai dan kelola (*istikhlaf*) atas harta, sehingga kepemilikan pribadi bersifat fungsional-relatif, bukan absolut. Implikasinya, harta harus digunakan sesuai kehendak Pemilik hakiki, yakni untuk kemaslahatan (*mashlahah*), bukan semata memuaskan hasrat individu tanpa batas.

- **Pertanggungjawaban vertikal (*mas'uliyyah*).** Setiap transaksi ekonomi kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga etika bisnis bukan pilihan tambahan (opsional) melainkan bagian intrinsik dari keabsahan sebuah muamalah.

- **Integrasi dunia-akhirat (*al-falah*).** Tujuan ekonomi Islam bukan semata maksimalisasi utilitas duniawi (seperti dalam ekonomi konvensional), melainkan pencapaian *falah*—kesejahteraan yang holistik, mencakup dimensi material dan spiritual, individu dan sosial, dunia dan akhirat.

### 3. Titik Temu: Ekonomi sebagai Ibadah Sosial

Titik integrasi antara Ketuhanan Pancasila dan tauhid Islam terletak pada penolakan terhadap sekularisasi ekonomi. Keduanya menegaskan bahwa aktivitas ekonomi—bekerja, berdagang, berinvestasi, membayar pajak/zakat, mengelola sumber daya alam—adalah wilayah yang harus tunduk pada norma transendental. Dalam bahasa fikih, ini dikenal dengan kaidah bahwa *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla dalilu 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya), namun kebolehan itu tetap dibingkai oleh rambu-rambu syariah. Dalam bahasa Pancasila, ini termanifestasi dalam gagasan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan iman dan takwa, sebagaimana tercermin dalam berbagai produk hukum turunan seperti UU tentang Perbankan Syariah dan penguatan ekonomi umat berbasis nilai keagamaan.

Fondasi ketuhanan ini kemudian menjadi pijakan normatif bagi kelima prinsip berikutnya: tanpa fondasi transendental, keadilan distributif akan mudah direduksi menjadi sekadar kalkulasi utilitarian; kekeluargaan akan kehilangan makna spiritualnya sebagai *ta'awun*; dan larangan eksploitasi akan kehilangan daya ikat moralnya jika hanya bersandar pada regulasi hukum positif semata.

---

## B. Prinsip Keadilan Distributif: *Adl wa Ihsan* dan Keadilan Sosial Pancasila

### 1. Keadilan Sosial dalam Sila Kelima

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa keadilan dalam konteks Indonesia bukan sekadar keadilan prosedural (persamaan di depan hukum), melainkan keadilan substantif yang menyentuh distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya produktif, dan kesempatan berusaha. Pasal 33 UUD 1945 menjadi elaborasi konstitusional dari sila ini, khususnya ayat (2) dan (3) yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat—bukan segelintir pemilik modal.

### 2. *Al-'Adl* dan *Al-Ihsan* dalam Kerangka Ekonomi Islam

Islam mengenal dua tingkatan keadilan yang saling melengkapi:

- ***Al-'adl*** (keadilan) adalah keadilan minimal yang bersifat wajib: memberikan hak kepada yang berhak, tidak mengurangi timbangan, tidak menzalimi, dan menegakkan proporsionalitas antara usaha dan imbalan. Al-Qur'an menegaskan perintah menegakkan keadilan dalam banyak ayat, misalnya perintah untuk berlaku adil bahkan terhadap pihak yang dibenci sekalipun (QS. Al-Ma'idah: 8).

- ***Al-ihsan*** (kebajikan/keutamaan) adalah tingkatan yang lebih tinggi dari keadilan: memberi lebih dari yang seharusnya, berbuat baik melampaui kewajiban formal. Dalam ekonomi, ihsan termanifestasi dalam kesediaan pengusaha memberi kelonggaran kepada debitur yang kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280), kedermawanan pemilik modal kepada mitra usaha, atau kerelaan menerima margin keuntungan yang wajar tanpa memeras pihak lain.

Kombinasi *'adl* dan *ihsan* inilah yang membedakan keadilan Islam dari keadilan legal-formal semata: keadilan Islam menuntut lebih dari sekadar kepatuhan pada kontrak, tetapi juga kepekaan moral terhadap kondisi pihak yang lemah.

### 3. Integrasi: Keadilan Distributif sebagai Redistribusi Terstruktur

Titik temu keduanya melahirkan konsep keadilan distributif yang terstruktur, yang beroperasi melalui tiga mekanisme:

1. **Instrumen redistribusi wajib**, seperti zakat dalam Islam, yang secara struktural mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu (*muzakki*) kepada delapan golongan penerima (*asnaf*)—paralel dengan mandat konstitusional negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945).

2. **Instrumen redistribusi anjuran**, seperti infak, sedekah, dan wakaf, yang dalam konteks Pancasila berpadanan dengan semangat gotong royong dan filantropi sosial.

3. **Kebijakan afirmatif negara**, seperti subsidi, program bantuan sosial, dan kebijakan fiskal progresif, yang menjadi wujud tanggung jawab negara menegakkan keadilan sosial sekaligus dapat diperkuat secara moral-teologis melalui semangat *ihsan*.

Dengan demikian, keadilan distributif dalam sistem Pancasila-Islam tidak semata mengandalkan mekanisme pasar (yang cenderung menghasilkan ketimpangan jika dibiarkan tanpa intervensi), maupun semata mengandalkan redistribusi paksa ala sosialisme, melainkan kombinasi antara kewajiban legal-teologis (zakat, pajak), anjuran moral (ihsan, filantropi), dan intervensi struktural negara.

---

## C. Prinsip Kekeluargaan dan *Ta'awun*: Koperasi dalam Perspektif Islam

### 1. Asas Kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945

Penjelasan otentik Pasal 33 UUD 1945 (dalam naskah aslinya) menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, dan koperasi dinyatakan sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan asas tersebut. Kekeluargaan di sini bermakna bahwa hubungan ekonomi antarwarga negara idealnya tidak dilandasi semangat individualisme-kompetitif ala kapitalisme (*"survival of the fittest"*) maupun kolektivisme-otoriter ala komunisme, melainkan semangat saling menopang sebagaimana anggota keluarga saling menopang.

### 2. *Ta'awun* sebagai Etos Sosial Islam

Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) berakar dari firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam sejarah ekonomi Islam, *ta'awun* terlembagakan dalam berbagai skema:

- ***Syirkah ta'awuniyyah*** (kerja sama usaha berbasis tolong-menolong), cikal bakal konsep koperasi dan asuransi syariah (*takaful*).

- ***Qardhul hasan*** (pinjaman kebajikan tanpa bunga), instrumen pembiayaan sosial yang menegaskan bahwa kebutuhan mendesak sesama tidak boleh dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan.

- ***Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**, lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang menggabungkan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitut tamwil).

### 3. Koperasi sebagai Titik Temu Struktural

Koperasi merupakan wujud kelembagaan paling konkret dari titik temu kekeluargaan Pancasila dan *ta'awun* Islam, karena prinsip operasionalnya secara struktural sejalan dengan nilai-nilai syariah:

- **Kepemilikan kolektif dan demokratis**: satu anggota satu suara (*one man one vote*), bukan berdasarkan besar kecilnya modal—ini selaras dengan penolakan Islam terhadap dominasi pemilik modal besar (*ightinam*) atas pihak yang lemah.

- **Pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan partisipasi/transaksi**, bukan semata proporsi modal, sejalan dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko yang ditanggung) dalam fikih muamalah, yang menolak jaminan keuntungan tetap tanpa keterlibatan risiko (unsur riba).

- **Tujuan kesejahteraan anggota dan masyarakat**, bukan maksimalisasi laba pemegang saham semata, sejalan dengan maqashid syariah dalam pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) yang berorientasi maslahat kolektif.

Sinergi ini menjadikan model **koperasi syariah** sebagai salah satu wujud paling matang dari sistem ekonomi Pancasila-Islam: berbadan hukum koperasi (sesuai UU Perkoperasian), namun beroperasi dengan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* dalam menjalankan usahanya.

---

## D. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*) dan Demokrasi Ekonomi

### 1. Demokrasi Ekonomi dalam Konsepsi Pancasila

Demokrasi ekonomi, sebagaimana dirumuskan Mohammad Hatta, bermakna bahwa kegiatan ekonomi dijalankan oleh, dari, dan untuk rakyat, di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat itu sendiri, dengan negara berperan sebagai regulator sekaligus pelaku usaha strategis (melalui BUMN) untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Demokrasi ekonomi menolak dua ekstrem: *etatisme* (negara mendominasi seluruh kegiatan ekonomi hingga mematikan inisiatif swasta) dan *free fight liberalism* (pasar bebas tanpa kendali yang melahirkan monopoli dan eksploitasi).

### 2. *Tawazun* sebagai Prinsip Keseimbangan Islam

*Tawazun* (keseimbangan) adalah salah satu prinsip fundamental dalam maqashid syariah yang menuntut harmoni antara berbagai kepentingan yang berpotensi berbenturan:

- **Keseimbangan antara individu dan masyarakat** (*tawazun baina al-fardiyyah wa al-jama'iyyah*): Islam mengakui hak milik pribadi (*milkiyyah fardiyyah*) sekaligus menegaskan fungsi sosial harta (*milkiyyah ijtima'iyyah*), sebagaimana tercermin dalam kewajiban zakat dan larangan menimbun harta (*iktinaz*, QS. At-Taubah: 34).

- **Keseimbangan antara dunia dan akhirat** (*tawazun baina ad-dunya wa al-akhirah*): mengejar keuntungan duniawi dibenarkan, namun tidak boleh melalaikan tanggung jawab akhirat (QS. Al-Qashash: 77).

- **Keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter**: Islam menekankan bahwa pertumbuhan sektor keuangan harus berbasis pada aktivitas ekonomi riil (*underlying transaction*), menolak spekulasi (*maisir*) dan transaksi tanpa objek jelas (*gharar*) yang menciptakan gelembung ekonomi (*bubble economy*).

### 3. Integrasi: Tiga Pilar Ekonomi Campuran Berkeadaban

Titik temu demokrasi ekonomi Pancasila dan *tawazun* Islam melahirkan struktur ekonomi campuran (*mixed economy*) yang seimbang antara tiga pilar:

| Pilar | Peran dalam Pancasila | Landasan dalam Islam |

|---|---|---|

| **Negara** | Menguasai cabang produksi vital, regulator, penjamin kesejahteraan (Pasal 33 & 34 UUD 1945) | *Wilayatul amri* (otoritas pemerintah) berwenang mengatur *hisbah* (pengawasan pasar) dan kepentingan umum |

| **Koperasi/Sektor Rakyat** | Soko guru perekonomian nasional | *Ta'awun* dan *syirkah* sebagai basis usaha bersama |

| **Swasta/Individu** | Diakui dan dilindungi selama tidak mengganggu hajat hidup orang banyak | Kepemilikan pribadi diakui selama menunaikan hak sosial harta (zakat) dan tidak melanggar syariah |

Keseimbangan tiga pilar inilah yang menjadi ciri khas ekonomi Pancasila-Islam: bukan menghapus salah satu pilar, melainkan menata relasi ketiganya agar saling mengontrol dan melengkapi, sehingga tidak ada satu kekuatan (negara maupun modal swasta) yang mendominasi secara destruktif.

---

## E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam

### 1. Anti-Monopoli dan Anti-Kapitalisme dalam Pancasila

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk perusahaan yang sesuai dengan pasal ini adalah koperasi, dan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara—bukan dikuasai swasta secara monopolistik, apalagi asing. Semangat ini kemudian diperkuat dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menegaskan komitmen konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha yang merugikan kepentingan umum.

### 2. Larangan Riba sebagai Inti Anti-Eksploitasi Islam

Riba adalah salah satu dari sedikit dosa besar dalam Islam yang diperingatkan dengan bahasa paling keras dalam Al-Qur'an, termasuk peringatan "perang dari Allah dan Rasul-Nya" bagi yang tidak meninggalkannya (QS. Al-Baqarah: 278-279). Secara ekonomi, larangan riba dapat dipahami sebagai bentuk **anti-eksploitasi struktural**, karena beberapa alasan:

- **Riba memindahkan risiko secara tidak adil.** Dalam akad ribawi, kreditur dijamin memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung risiko usaha, sementara debitur menanggung seluruh risiko—bertentangan dengan kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil/keuntungan sepadan dengan tanggungan risiko).

- **Riba menciptakan pertumbuhan uang tanpa nilai tambah riil**, sehingga rentan memicu inflasi struktural dan bubble ekonomi yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas (sebagaimana terbukti berulang kali dalam krisis keuangan global).

- **Riba mempercepat konsentrasi kekayaan** pada pemilik modal, karena bunga majemuk (*compound interest*) membuat kekayaan pemberi pinjaman tumbuh secara eksponensial tanpa kontribusi kerja atau risiko yang setara, sementara debitur—terutama usaha kecil dan rakyat miskin—terjebak dalam lingkaran utang.

### 3. Titik Temu: Larangan terhadap Segala Bentuk *Zulm* Ekonomi

Baik larangan monopoli dalam Pancasila maupun larangan riba dalam Islam, keduanya bermuara pada satu semangat yang sama: mencegah *zulm* (kezaliman struktural) dalam relasi ekonomi, yakni situasi di mana satu pihak memperoleh keuntungan berlebih dengan mengorbankan pihak lain yang lebih lemah tanpa melalui mekanisme pertukaran yang adil dan seimbang. Titik temu ini dapat dielaborasi ke dalam beberapa area larangan yang saling menguatkan:

1. **Anti-monopoli dan anti-oligopoli**, sejalan dengan larangan Islam atas *ihtikar* (penimbunan barang untuk memainkan harga) yang menyempitkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

2. **Anti-riba dan bunga eksploitatif**, sejalan dengan semangat konstitusi mencegah penjajahan ekonomi dan ketergantungan struktural rakyat kecil pada rentenir maupun lembaga keuangan predatori.

3. **Anti-gharar dan spekulasi berlebihan** (*maisir*), sejalan dengan semangat menjaga stabilitas ekonomi nasional dari goncangan spekulasi pasar modal dan derivatif yang tidak berbasis sektor riil.

4. **Perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah**, sebagai representasi konkret dari semangat keberpihakan kepada yang lemah (*mustadh'afin*) baik dalam bahasa konstitusi ("golongan ekonomi lemah") maupun bahasa fikih (*dhu'afa*).

---

## F. Prinsip Keberlanjutan Ekologis: Khalifah Bumi dan Amanat Konstitusi

### 1. Amanat Konstitusi tentang Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" oleh Mahkamah Konstitusi telah ditafsirkan mencakup tidak hanya kemakmuran generasi kini, tetapi juga keberlanjutan bagi generasi mendatang (*intergenerational equity*)—sebuah prinsip yang kemudian diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai regulasi pembangunan berkelanjutan.

### 2. Konsep Khalifah dan Amanah Ekologis dalam Islam

Islam memandang manusia sebagai *khalifah fil ardh* (wakil/pengelola di bumi), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Al-An'am: 165. Kedudukan sebagai khalifah membawa konsekuensi etis yang mendalam terhadap pengelolaan sumber daya alam:

- **Bumi adalah amanah (*amanah*), bukan kepemilikan mutlak.** Manusia hanya diberi wewenang mengelola, bukan menguasai secara sewenang-wenang, sehingga eksploitasi sumber daya alam tanpa batas bertentangan dengan hakikat kekhalifahan.

- **Larangan berbuat kerusakan di muka bumi (*ifsad fil ardh*)**, sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an (misalnya QS. Ar-Rum: 41 yang menyebut kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan tangan manusia).

- **Konsep *hima* dan *harim*** dalam fikih lingkungan klasik, yaitu kawasan konservasi yang dilindungi dari eksploitasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan kepentingan generasi mendatang—cikal bakal konsep kawasan lindung modern.

- **Maqashid syariah dalam pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan keturunan (*hifzh an-nasl*)** turut menjadi basis argumentasi bahwa kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia lintas generasi termasuk pelanggaran terhadap tujuan syariah itu sendiri.

### 3. Integrasi: Ekonomi Hijau Berbasis Nilai (*Green and Faith-Based Economy*)

Pertemuan antara amanat konstitusional "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dengan konsep khalifah dan larangan *ifsad fil ardh* melahirkan kerangka **ekonomi berkelanjutan berbasis nilai**, dengan beberapa implikasi kebijakan:

1. **Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)** dalam eksploitasi sumber daya alam, sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat).

2. **Instrumen keuangan hijau berbasis syariah**, seperti *green sukuk* (sukuk hijau) yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim—contoh konkret sinergi antara instrumen fiskal negara dan instrumen keuangan syariah untuk tujuan ekologis.

3. **Keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*)** sebagai perluasan dari prinsip keadilan distributif (poin B) ke dimensi waktu, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam hari ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang.

4. **Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (TJSL/CSR)** yang diwajibkan UU Perseroan Terbatas dapat diperkuat landasan etisnya melalui konsep *ihsan* dan amanah kekhalifahan, sehingga tidak sekadar kepatuhan legal-formal, tetapi kesadaran moral-teologis.

---

## Penutup: Sintesis Enam Prinsip sebagai Sat

37. 00428, https://www.alzaqa.com/2026/10/00428.html?sc=1793421769013#c5185964152556662338

38.00799,https://www.alzaqa.com/2026/10/00798_0206370877.html?sc=1793422246713#c5613705027437877453

39.00456,https://www.alzaqa.com/2026/10/00456.html?sc=1793422710277#c4728513104467968204

40.00458, https://www.alzaqa.com/2026/10/00458.html

41. 00470,https://www.alzaqa.com/2026/10/00470.html?sc=1793422920996#c2509397290224783408

42. 00484,https://www.alzaqa.com/2026/10/00484.html?sc=1793423136677#c5517047691310108729

43. 00485,https://www.alzaqa.com/2026/10/00485.html?sc=1793423213505#c5044284240347879732

44. 00486,https://www.alzaqa.com/2026/10/00485.html?sc=1793423213505#c5044284240347879732

45. 00493,https://www.alzaqa.com/2026/10/00493.html?sc=1793423365822#c5335342473299619350