BAB 11

 # BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

## Pengantar

Jika Bab 10 membahas sistem keuangan dan moneter integratif, Bab 11 memperdalam pembahasan pada dimensi **fiskal** — yakni bagaimana negara menghimpun pendapatan (penerimaan) dan membelanjakannya (pengeluaran) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerangka yang digunakan tetap bersifat integratif: memadukan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dengan konsep kemaslahatan (mashlahah) dalam fikih siyasah maliyah (politik fiskal Islam). Tujuan akhirnya adalah merumuskan sistem fiskal nasional yang tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran, tetapi juga pada keadilan distributif dan kemaslahatan bersama.

---

## A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

### 1. Fondasi Sistem Fiskal Pancasila

Sistem fiskal Indonesia berlandaskan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai yang mendasarinya meliputi:

- **Sila kelima (Keadilan Sosial)**: mengharuskan pembagian beban dan manfaat fiskal secara adil, tidak menumpuk beban pada kelompok tertentu saja.

- **Sila keempat (Kerakyatan)**: mengharuskan proses penyusunan anggaran melalui mekanisme perwakilan rakyat (DPR) yang mencerminkan musyawarah.

- **Prinsip gotong royong**: tergambar dalam sistem perpajakan progresif dan subsidi silang antar-kelompok masyarakat serta antar-wilayah (dana transfer daerah, dana desa).

### 2. Fondasi Instrumen Fiskal Islam

Fikih siyasah maliyah (politik keuangan negara dalam Islam) mengenal beberapa sumber dan instrumen fiskal klasik, antara lain:

- **Zakat**: kewajiban keagamaan yang bersifat tetap dan terperinci nishab-nya, ditujukan bagi delapan golongan (ashnaf).

- **Kharaj**: pungutan atas tanah pertanian yang dikuasai negara, mirip dengan pajak bumi.

- **Jizyah**: pungutan dari warga non-muslim dalam negara Islam klasik sebagai kompensasi perlindungan negara (konsep ini bersifat historis dan tidak relevan diterapkan dalam konteks negara-bangsa modern yang berdasarkan kewarganegaraan, bukan afiliasi agama).

- **Ghanimah dan fai'**: harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan, yang juga bersifat historis-kontekstual.

- **Dharibah**: pajak tambahan yang dapat dipungut penguasa dalam kondisi darurat ketika sumber-sumber tetap (zakat, kharaj) tidak mencukupi kebutuhan negara — inilah konsep yang paling relevan disandingkan dengan pajak modern.

### 3. Perbandingan dan Titik Temu

Meskipun instrumen fiskal Islam klasik (jizyah, ghanimah, fai') banyak yang bersifat historis dan tidak dapat diterapkan langsung dalam konteks negara modern, terdapat titik temu konseptual yang kuat antara sistem fiskal Pancasila dan prinsip fiskal Islam:

| Aspek | Sistem Fiskal Pancasila | Instrumen Fiskal Islam |

|---|---|---|

| Sumber legitimasi | Kedaulatan rakyat, UUD 1945 | Wahyu, ijtihad ulama, mashlahah |

| Prinsip pemungutan | Keadilan, kemampuan membayar (ability to pay) | Kemampuan (nishab), kewajiban tetap (zakat) & fleksibel (dharibah) |

| Tujuan pengeluaran | Kemakmuran rakyat (Psl 33 UUD 1945) | Kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) |

| Basis moral | Kemanusiaan yang adil dan beradab | Keadilan (‘adl), kasih sayang (rahmah) |

Titik temu ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menempatkan **keadilan** dan **kesejahteraan bersama** sebagai tujuan akhir (maqashid) dari kebijakan fiskal, meskipun berbeda dalam sumber otoritas dan detail teknis instrumennya. Dengan demikian, pengintegrasian tidak dilakukan dengan mengambil alih instrumen fiskal Islam klasik secara harfiah, melainkan dengan menyerap nilai dan prinsip di baliknya ke dalam desain kebijakan fiskal nasional yang tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

---

## B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

### 1. Problem Dualisme Kewajiban

Salah satu isu klasik dalam diskursus fiskal Islam kontemporer adalah adanya **dualisme kewajiban** bagi warga negara muslim di negara yang menganut sistem fiskal sekuler-nasional seperti Indonesia: di satu sisi mereka wajib membayar pajak kepada negara, di sisi lain mereka juga wajib membayar zakat sebagai kewajiban keagamaan. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah ini merupakan beban ganda (double burden) yang tidak adil, ataukah keduanya dapat berjalan secara komplementer?

### 2. Perbedaan Karakteristik Pajak dan Zakat

Untuk menjawab persoalan ini, penting memahami perbedaan mendasar antara pajak dan zakat:

- **Basis kewajiban**: pajak bersifat kewajiban hukum-positif yang ditetapkan negara dan dapat berubah sesuai kebijakan, sedangkan zakat bersifat kewajiban teologis yang relatif tetap (nishab dan persentasenya sudah ditetapkan syariat).

- **Objek dan subjek**: pajak dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama berdasarkan objek pajak (penghasilan, konsumsi, kekayaan), sedangkan zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi syarat (nishab dan haul).

- **Peruntukan**: penerimaan pajak masuk ke kas negara (APBN) untuk dialokasikan pada seluruh program pembangunan, sedangkan zakat memiliki peruntukan yang telah ditentukan secara spesifik untuk delapan ashnaf.

- **Sifat sanksi**: tidak membayar pajak dapat dikenai sanksi hukum administratif maupun pidana, sedangkan tidak membayar zakat merupakan pelanggaran keagamaan yang sanksinya bersifat ukhrawi (di akhirat), meskipun negara dapat mengatur kewajiban administratif pelaporan zakat.

### 3. Kebijakan Indonesia: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Untuk mengurangi beban dualisme tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan perpajakan terkait mengatur bahwa **zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi (BAZNAS/LAZ) dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP)**, bukan sekadar pengurang pajak terutang (tax credit), melainkan pengurang basis penghitungan pajak (tax deduction). Kebijakan ini merupakan bentuk konkret sinergi antara kewajiban fiskal-negara dan kewajiban fiskal-keagamaan.

### 4. Menuju Sinergi yang Lebih Kuat

Sinergi pajak dan zakat dapat diperkuat lebih lanjut melalui beberapa langkah:

- **Integrasi data**: sinkronisasi data wajib pajak dan wajib zakat (muzakki) untuk mendorong kepatuhan ganda tanpa duplikasi pelaporan yang membebani masyarakat.

- **Penguatan basis hukum insentif zakat**: mendorong agar insentif zakat sebagai pengurang PKP lebih dikenal luas dan mudah diakses oleh masyarakat, tidak hanya oleh korporasi besar.

- **Harmonisasi peran lembaga**: memperjelas pembagian peran antara Direktorat Jenderal Pajak, BAZNAS, dan Kementerian Agama agar tidak tumpang tindih dalam pembinaan wajib pajak-muzakki.

- **Edukasi publik**: membangun kesadaran bahwa membayar pajak dan zakat bukanlah beban ganda yang saling meniadakan, melainkan dua bentuk kontribusi yang saling melengkapi bagi kesejahteraan bersama — pajak untuk pembangunan struktural negara, zakat untuk jaring pengaman sosial berbasis komunitas.

---

## C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

### 1. Konsep Bait al-Mal dalam Sejarah Islam

**Bait al-Mal** (secara harfiah berarti "rumah harta") adalah institusi yang berfungsi sebagai kas negara dalam sejarah pemerintahan Islam, yang bertugas menghimpun seluruh pendapatan negara (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan lain-lain) serta mendistribusikannya untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, penggajian pegawai negara, bantuan bagi fakir miskin, hingga pembiayaan pertahanan. Prinsip pengelolaan Bait al-Mal menekankan pada **amanah** (kepercayaan/tanggung jawab), **keadilan dalam distribusi**, dan **prioritas kepada kemaslahatan publik (mashlahah ‘ammah)** di atas kepentingan penguasa atau kelompok elite.

### 2. APBN sebagai Bait al-Mal Modern

Dalam konteks negara modern, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipandang sebagai wujud kontemporer dari fungsi Bait al-Mal, dengan penyesuaian pada mekanisme kelembagaan negara-bangsa modern: penghimpunan dana melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pembelanjaan melalui mekanisme perencanaan dan pengawasan yang melibatkan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR).

### 3. Prinsip Kemaslahatan dalam Pengeluaran Negara

Konsep **mashlahah** (kemaslahatan) dalam fikih siyasah maliyah memberikan kerangka prioritas bagi pengeluaran negara, yang secara klasik dibagi menjadi tiga tingkatan:

- **Dharuriyat (kebutuhan primer/mendesak)**: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — dalam konteks modern dapat diterjemahkan sebagai belanja untuk keamanan nasional, kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

- **Hajiyat (kebutuhan sekunder)**: belanja yang meningkatkan kualitas hidup namun bukan hal yang paling mendesak, seperti infrastruktur transportasi, layanan publik yang lebih luas, dan subsidi non-esensial.

- **Tahsiniyat (kebutuhan tersier/pelengkap)**: belanja untuk kenyamanan dan estetika, seperti fasilitas rekreasi atau proyek prestise, yang idealnya menjadi prioritas terakhir dalam alokasi anggaran, terutama saat sumber daya fiskal terbatas.

Kerangka prioritas ini relevan dijadikan **pedoman etis** dalam penyusunan APBN berkeadilan, sehingga negara tidak keliru menempatkan proyek yang bersifat tahsiniyat sebagai prioritas sementara kebutuhan dharuriyat rakyat (misalnya defisit gizi anak, akses layanan kesehatan dasar) masih belum terpenuhi.

### 4. Prinsip Keadilan Antar-Generasi dan Antar-Wilayah

Selain prioritas berdasarkan mashlahah, APBN berkeadilan juga harus memperhatikan:

- **Keadilan antar-generasi (intergenerational equity)**: kebijakan utang negara harus mempertimbangkan agar beban pembangunan hari ini tidak dilimpahkan secara tidak proporsional kepada generasi mendatang.

- **Keadilan antar-wilayah (spatial equity)**: alokasi transfer ke daerah (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa) harus memperhatikan kesenjangan pembangunan antar-wilayah, sejalan dengan semangat gotong royong nasional dan prinsip mashlahah ‘ammah yang tidak membeda-bedakan wilayah berdasarkan potensi ekonominya semata.

---

## D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

### 1. Wajah Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan struktural yang terus dihadapi Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan tidak hanya terlihat pada perbedaan pendapatan (diukur melalui rasio gini), tetapi juga pada ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi antar-wilayah maupun antar-kelompok sosial.

### 2. Keterbatasan Instrumen Fiskal Konvensional

Instrumen fiskal konvensional seperti pajak progresif dan belanja subsidi telah lama digunakan untuk menekan ketimpangan, namun sering kali menghadapi keterbatasan:

- **Basis pajak yang sempit**: rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia relatif rendah dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya, membatasi kapasitas fiskal negara untuk program redistribusi yang lebih agresif.

- **Kebocoran subsidi**: banyak program subsidi tidak tepat sasaran karena mekanisme penargetan (targeting) yang belum optimal.

- **Keterbatasan jangkauan jaminan sosial formal**: sistem jaminan sosial berbasis kontribusi (seperti asuransi sosial) sulit menjangkau pekerja sektor informal yang mendominasi struktur tenaga kerja Indonesia.

### 3. Instrumen Fiskal Integratif sebagai Pelengkap

Di sinilah instrumen fiskal berbasis nilai keagamaan — zakat, infak, sedekah, dan wakaf — dapat berperan sebagai **pelengkap (complementary instrument)**, bukan pengganti, dari instrumen fiskal konvensional negara:

- **Zakat sebagai jaring pengaman sosial berbasis komunitas**: efektif menjangkau kelompok miskin di tingkat akar rumput yang mungkin luput dari basis data penerima bantuan sosial pemerintah, karena pengelolaannya sering kali melibatkan tokoh dan lembaga lokal yang lebih memahami kondisi riil masyarakat setempat.

- **Zakat produktif**: penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif (bantuan langsung tunai) tetapi juga produktif, misalnya sebagai modal usaha mikro bagi mustahik (penerima zakat) yang memiliki kapasitas untuk berwirausaha, sehingga mendorong transformasi dari status mustahik menjadi muzakki di masa depan.

- **Wakaf produktif untuk penyediaan layanan dasar**: pemanfaatan aset wakaf untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan fasilitas layanan dasar lainnya secara gratis atau bersubsidi bagi masyarakat tidak mampu, mengurangi beban belanja negara sekaligus memperluas akses layanan dasar.

- **Sinergi data terpadu**: integrasi data penerima zakat (mustahik) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah untuk menghindari duplikasi maupun celah bantuan (exclusion error), sehingga instrumen fiskal negara dan fiskal keagamaan dapat saling melengkapi secara sistematis.

### 4. Pendekatan Multidimensi dalam Mengatasi Ketimpangan

Instrumen fiskal integratif ini idealnya dikombinasikan dengan kebijakan struktural lain seperti reforma agraria, perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan kelembagaan usaha mikro dan koperasi (sebagaimana dibahas pada Bab 10), sehingga solusi terhadap kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya bersifat karitatif jangka pendek, tetapi juga struktural dan berkelanjutan.

---

## E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

### 1. Makna Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Frasa **"baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur"** (negeri yang baik/makmur dan Tuhan Yang Maha Pengampun) berasal dari QS. Saba' ayat 15, yang menggambarkan kondisi ideal sebuah negeri: kemakmuran material yang diberkahi (thayyibah) sekaligus keberkahan spiritual berupa ampunan Ilahi. Konsep ini sering dijadikan rujukan cita-cita ideal masyarakat muslim tentang negara yang sejahtera, bukan sekadar makmur secara ekonomi, tetapi juga baik secara moral dan spiritual.

### 2. Relevansi dengan Cita-Cita Pancasila

Cita-cita ini memiliki resonansi kuat dengan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keduanya menempatkan **kesejahteraan yang berdimensi material sekaligus moral-spiritual** sebagai tujuan akhir bernegara, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata sebagaimana sering menjadi fokus tunggal indikator pembangunan konvensional (PDB).

### 3. Prinsip Konstruksi Sistem Fiskal Berbasis Nilai

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui sistem fiskal, terdapat beberapa prinsip konstruksi yang dapat dirumuskan:

- **Prinsip keseimbangan (tawazun)**: keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, antara sektor pajak dan filantropi keagamaan (zakat-wakaf), serta antara pembangunan fisik dan pembangunan karakter/moral bangsa.

- **Prinsip keadilan (‘adl) dan kesetaraan (musawah)**: penerapan sistem perpajakan progresif dan alokasi belanja yang berpihak pada kelompok rentan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau wilayah.

- **Prinsip transparansi dan akuntabilitas (amanah)**: pengelolaan APBN maupun dana sosial keagamaan (zakat, wakaf) harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan konsep amanah dalam Islam.

- **Prinsip keberlanjutan (istidamah)**: kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan fiskal jangka panjang, tidak hanya mengejar hasil jangka pendek yang mengorbankan generasi mendatang.

- **Prinsip partisipasi (syura/musyawarah)**: keterlibatan masyarakat luas, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga filantropi, dalam perumusan prioritas kebijakan fiskal nasional.

### 4. Indikator Keberhasilan yang Lebih Komprehensif

Mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur melalui sistem fiskal memerlukan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif dari sekadar pertumbuhan PDB, misalnya dengan mempertimbangkan indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan (well-being index), rasio gini, indeks maqashid syariah (yang mengukur pencapaian tujuan syariat dalam bidang ekonomi seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta indikator keberlanjutan lingkungan.

---

## F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

### 1. Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara kesejahteraan (welfare state) adalah konsep negara yang mengambil peran aktif dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui jaminan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan gratis atau bersubsidi, serta perlindungan terhadap risiko-risiko ekonomi (pengangguran, hari tua, kecelakaan kerja). Konsep ini pada awalnya berkembang di negara-negara Eropa Barat pasca-Perang Dunia II, namun prinsip dasarnya — negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya — sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam.

### 2. Karakteristik Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Istilah "negara kesejahteraan Islami-Pancasilais" merujuk pada model negara kesejahteraan yang khas Indonesia, yang mengintegrasikan mekanisme jaminan sosial formal negara dengan instrumen filantropi Islam. Karakteristik utamanya meliputi:

- **Jaminan sosial berlapis (multi-layer social protection)**: kombinasi antara program jaminan sosial formal pemerintah (seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, program bantuan sosial) dengan jaring pengaman berbasis zakat-wakaf yang dikelola lembaga keagamaan.

- **Ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong**: penguatan koperasi, BUMDes, dan lembaga keuangan mikro syariah sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, sejalan dengan semangat kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.

- **Peran negara sebagai fasilitator dan regulator**, bukan aktor tunggal: negara tidak memonopoli seluruh fungsi kesejahteraan, tetapi memfasilitasi dan mengatur agar lembaga masyarakat sipil (termasuk lembaga keagamaan) dapat berperan optimal dalam skema kesejahteraan yang terintegrasi.

### 3. Agenda Reformasi Fiskal

Untuk mewujudkan model negara kesejahteraan ini, terdapat beberapa agenda reformasi fiskal yang perlu didorong:

- **Perluasan basis pajak yang adil**, termasuk penguatan pajak atas kekayaan (wealth tax) dan properti mewah, guna meningkatkan kapasitas fiskal negara tanpa membebani kelompok berpenghasilan rendah.

- **Digitalisasi dan transparansi pengelolaan zakat-wakaf** agar dapat diaudit secara publik dan terintegrasi dengan sistem keuangan negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga resmi.

- **Penguatan kelembagaan pengawasan fiskal syariah**, misalnya memperkuat peran Dewan Syariah Nasional dan BAZNAS dalam memberikan pertimbangan kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip syariah tanpa mengintervensi kedaulatan hukum nasional.

- **Reformasi belanja negara berbasis kinerja dan mashlahah**, mengalihkan pola belanja dari sekadar penyerapan anggaran menuju belanja yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan.

- **Penguatan desentralisasi fiskal yang berkeadilan**, memastikan daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat melalui skema transfer yang adil.

### 4. Tantangan Implementasi

Reformasi menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi potensi resistensi politik terhadap perluasan basis pajak (terutama pajak kekayaan), keterbatasan kapasitas kelembagaan pengelola zakat-wakaf di berbagai daerah, risiko politisasi instrumen keagamaan dalam kebijakan publik, serta kebutuhan akan konsensus nasional yang inklusif agar model integratif ini dapat diterima oleh seluruh

91. 00618,https://www.alzaqa.com/2026/10/00618.html?sc=1794142155284#c6790018781515780835

92. 00619,https://www.alzaqa.com/2026/10/00619.html?sc=1794142234922#c333698677840872154

93. 00622,https://www.alzaqa.com/2026/10/00622.html?sc=1794142338302#c3210316348096614889

94.00624,https://www.alzaqa.com/2026/10/00624.html?sc=1794142437297#c3598136141477806951

95. 00624,https://www.alzaqa.com/2026/10/00624.html

96. 00650,https://www.alzaqa.com/2026/10/00650.html?sc=1794142573647#c5781096397425414792

97. 00625,https://www.alzaqa.com/2026/10/00625.html?sc=1794142692282#c6356094174932747170

98. 00626,https://www.alzaqa.com/2026/10/00626.html?sc=1794142801376#c822698341607585644

99. 00627,https://www.alzaqa.com/2026/10/00627.html?sc=1794142988032#c3531126780320859079